Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Yogyakarta, 55231 | (0274) 513538 | lldikti5@ristekdikti.go.id |


HOME

Berita

Bimbingan Teknis Perubahan Badan Pengurus Yayasan Bagi Penyelenggara PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta

24 Okt 2018
Kelembagaan dan Kerjasama
167 kali

Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perubahan Badan Pengurus Yayasan Bagi Penyelenggara PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta pada Selasa, 23 Oktober 2018 pukul 08.00 hingga selesai di Ruang Sidang LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 90 yayasan yang menyelenggarakan PTS di Yogyakarta. Laporan panitia disampaikan oleh Sukarsono Windu Kumoro, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi, dan dibuka secara resmi oleh Kepala LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta, Dr.Ir. Bambang Supriyadi, CES, DEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber pada kegiatan ini adalah Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., dosen praktisi pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa pendirian yayasan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Yayasan hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat, pendapat para ahli berupa doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung karena belum ada UU yang mengaturnya. UU yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian, dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

 

Pengertian yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam UU yayasan. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab terkait permasalahan yayasan yang terjadi di PTS masing-masing. Seperti peserta dari Yayasan Badan Wakaf UII, Bp. Samsudin yang mengajukan pertanyaan tentang perubahan nama yayasan, bagaimana mekanisme dan prosedur yang harus dijalani? Kemudian mengenai yayasan sebagai badan hukum yang agak rancu dengan badan usaha dan adanya rangkap jabatan pada organ yayasan dan pengurus perguruan tinggi. Narasumber dalam penjelasannya menyampaikan bahwa anggaran dasar yayasan dapat dirubah, seperti juga merubah nama yayasan. Namun nama yayasan tersebut tidak boleh sama dengan nama yayasan lain. Sedangkan yang tidak dapat dirubah adalah maksud dan tujuan yayasan saat pertama kali dibentuk, karena seperti halnya Pembukaan UUD 1945 merubah maksud dan tujuan adalah sama dengan merubah negara. Kemudian ditegaskan apabila yayasan adalah badan hukum, sangat berbeda dengan badan usaha. Menjawab tentang rangkap rangkap jabatan didalam organ yayasan dan pengurus perguruan tinggi juga tidak boleh supaya pengurus dapat fokus terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam mengembangkan perguruan tinggi.

 

Catatan :

Materi Bimtek dapat diunduh disini materi 1 dan materi 2